Inkindo Tingkatkan Profesionalitas di Tengah Persaingan Ketat

Inkindo Tingkatkan Profesionalitas di Tengah Persaingan Ketat

SURABAYA, Persaingan ketat antar konsultan menuntut pelaku usaha ini harus profesional, apalagi dunia kontruksi yang melibatkan konsultan sangat beresiko apalagi jika melibatkan proyek pemerintah. 

Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Jawa Timur Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Ir. H. Darmadjaja, MM. MT mengatakan, konsultan dituntut professional,  karena billing rate sudah mulai tinggi di Kementerian PUPR, jika sudah professional maka hasil yang diterima juga bisa maksimal.

"Kita berharap seluruh anggota Inkindo se Jawa Timur bisa professional,  jadi kalau kita tetap stagnan tidak mengembangkan diri, akan tetap amatir," ujarnya di sela Musyawarah  Provinsi  X Inkindo Jatim dengan Tema “Bersama Inkindo  Menjadi Konsultan yang Profesional”, Rabu (9/5) di Surabaya.

Menurut Darmadjaja, untuk mencapai profesional itu diperlukan pelatihan dan uji kompetensi, sejauh ini dari jumlah anggota Inkindo yang aktif  sebanyak 654, tercatat tenaga ahli yang punya sertifikat keahlian mulai tingkat keahlian muda, madya, utama, berjumlah 3.300 lebih. 

Dalam hal Sertifikasi, lanjut Darmadjaja, Inkindo bekerjasama dengan Itakindo dengan dibawah naungan LPJK, sertifikat  keahliannya  mulai dari sertifikat muda, dan madya, sementara utama di tingkat Nasional.

“Semua anggota Inkindo sudah bersertifikat  untuk keahliannya, karena kalau kita tidak bersertifikat, tidak akan mendapatkan pekerjaan.  seperti lelang itu yang harus ber SKA,  SKA nya muda, madya, utama," terang pria yang kembali terpilih sebagai Ketua DPP Inkindo Jatim periode 2018-2022 itu.

Darmadjaja menjelaskan, saat ini seluruh anggota Inkindo dalam posisi sehat, sehat dalam artian mampu beroperasi, tidak ada warning dari asosiasi maupun pemerintah, dan keanggotaannya masih aktif.

Darmadjaja juga berharap, di bawah kepemimpinannya ke depan bisa semakin kuat sinergi dengan pemerintah sebagai pembina dunia konstruksi khususnya dunia konsultan. Apalagi anggota Inkindo banyak mengerjakan proyek-proyek besar  pemerintah, hanya sekitar 5% yang bekerja di Swasta.

"Hampir 95% menggarap proyek pemerintah yang dananya  dari Pemkot, Pemkab, Pemprov maupun APBN," jelasnya.

Darmadjaja juga berjanji akan memperkuat keanggotaan supaya tidak ada disparitas antar daerah. Disparitas itu timbul karena dari UMR di ring satu dengan daerah lain di Pacitan, Banyuwangi misalnya berbeda jauh. Darmadjaja berharap supaya  bisa  lebih  dihargai dan disamakan dengan daerah lainnya.

 Ketua Panitia Pelaksana Musprov Inkindo Jatim, Dwi Agus Apriyanto  ST menambahkan, dalam Musprov ke 10 kali ini, hampir 500 konsultan dari kabupaten/kota turut hadir. Pihaknya telah mengadakan sosialisasi kedaerah-daerah terkait Musprov kali ini, sehingga sangat penting dan berarti bagi organisasi dan juga konsultan. Ketua Umum DPN Inkindo Nugroho Pudji Rahardjo bersama jajaran pengurus pusat pun turut hadir dalam acara ini.

"Karena setelah kami lakukan sosialisasi ke daerah, teman teman Inkindo di daerah itu merasa memiliki asosiasi ini. Ini terus digalangkan agar menjadi asosiasi yang kuat dan bisa mengayomi anggota," terangnya.

Menurut Agus, dalam Musprov ini menghadirkan Keynote speaker Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es.Ph.D, diskusi panel dengan menghadirkan Bupati Bojonegoro periode 2014-2018. Narasumber ini memberi gambaran ke anggota Inkindo agar bisa membuka wawasan dari luar maupun Perguruan tinggi. 

"Ada agenda utama pemilihan Ketua baru, saat ini calonnya hanya satu H.Darmadjaya MM, MT," terangnya. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Ir. Gatot Sulistiohadi MM, mengatakan, Inkindo selalu bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam perencanaan design proyek-proyek.  Pemerintah, lanjut Gatot, selalu memakai jasa Inkindo, diharapkan konsultan kian profesional sehingga tidak ada kontruksi yang menyimpang.

"Apapun yang digambar, kalau kolomnya lurus, harus lurus. Jangan miring atau diubah," ucapnya.

Gatot pun meminta dalam pengadaan barang dan jasa, harus benar-benar tenaga milik sendiri, tidak bolah tenaga perusahaan A dipakai konsultan A tapi juga dipakai konsultan B. Praktek seperti ini menurut Gatot, harus dihindari. Jib