Merindukan Peradilan Bersih di Indonesia

Merindukan Peradilan Bersih di Indonesia Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari (empat dari kiri) bersama jajaran akademisi dan masyarakat saat workshop di Surabaya Jumat (25/8)

SURABAYA, kanalsembilan.com - Peradilan yang bersih merupakan dambaan semua masyarakat, tak heran jika Komisi Yudisial (KY) diharapkan bisa menjadi ujung tombak pengawasan terhadap hakim demi terciptanya peradilan bersih tersebut. 

Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, etika hukum sudah semestinya dijadikan landasan jati diri bangsa ini untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Penegakan etika saat ini akan terus digagas demi menguatkan penegakan hukum. 

"Etika juga berangkat dari norma-norma agama, sehingga untuk menegakkan hukum penting untuk memahami norma agama sebagai dasar dari etika yang menjadi landasan jati diri kita,” ujarnya dalam workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Perspektif Etika dan Hukum, di Surabaya, Jumat (25/8).

Meski begitu, lanjut Aidul, masyarakat juga harus memiliki etika dan menaati peraturan, sehingga perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengadilan dapat dihindari.

Wakil Dekan III Universitas Airlangga Surabaya, Radian Salman menambahkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya peradilan bersih juga cukup sulit dilakukan untuk dapat merubah perilaku masyarakat. Contohnya komentar-komentar yang dapat mengganggu proses peradilan di sosial media apabila menyerang atau mengintervensi hakim juga tidak dibolahkan. 

Selain itu, Radian mengimbau masyarakat agar tidak memberikan suap kepada aparat penegak hukum dalam berperkara di pengadilan. Dengan melakukan suap berarti menggoyahkan independensi peradilan. Jika masyarakat tidak puas dengan putusan hakim, maka masih ada jalan melakukan upaya hukum lainnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, Himawan Estu menilai, KY perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, KY juga harus berperan menjaga mutu dan kualitas hakim ke depannya. Khususnya hakim Agung yang menangani putusan kasasi sebagai putusan terakhir. 

"KY perlu melakukan mapping terhadap karakteristik putusan hakim, termasuk juga asal-usul hakim agung yang diseleksi," ujarnya.

Himawan menilai, peradilan Indonesia saat ini makin tertib, baik manajeman dan administrasinya. Sistem persidangan hampir tepat waktu, dengan hakim-hakim yang terjadwal.

"Misalnya pengadilan Madiun, Situbondo dan Pamekasan sudah on-time soal waktu sidang. Administrasi dan manajemen peradilan makin bagus," pungkasnya. jib