Sertipikat Beri Kepastian Kesejahteraan Bagi Masyarakat Kecil

Sertipikat Beri Kepastian Kesejahteraan Bagi Masyarakat Kecil

SURABAYA-kanalsembilan.com

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menegaskan bahwa penyampaian sertifikat bagi rakyat juga berarti memberi kepastian kesejahteraan bagi mereka.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dihadapan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada acara penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat di Gor Sasana Krida, Kab. Pasuruan, Sabtu (12/5/2018).

Ditambahkan, masyarakat kecil yang memiliki tanah namun tidak memiliki surat
sertipikat tanah termasuk  masyarakat yang tidak memiliki masa depan. Namun, setelah  memiliki sertifikat tanah, masyarakat  memiliki kepastian akan masa depannya.

Pemberian sertifikat yang diberikan oleh pemerintah ini, lanjutnya, merupakan kerja nyata dan konkrit pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di Jatim.

"Kami atas nama masyarakat Jatim mengucapkan terima kasih dan berdoa agar Bapak Presiden diberi kesehatan dan ditambah kekuatannya untuk membantu rakyat kecil," imbuhnya yang di sambut tepuk tangan masyarakat penerima sertipikat.

Keluhan Sengketa Lahan dan Tanah

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, setiap kali melakukan kunjungan ke seluruh Indonesia seringkali menerima keluhan dari masyarakat, yakni sengketa lahan dan tanah. Baik, antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, atau rakyat dengan BUMN.

Setelah masyarakat memegang sertifikat sebagai tanda bukti hukum kepemilikan tanah, lanjutnya, dipastikan tidak akan terjadi sengketa atau saling klaim tentang tanah. "Oleh karena itu. Saya minta BPN bekerja ekstra dalam melayani kebutuhan masyarakat," tegasnya sambil menjelaskan dirinya meminta kepada BPN untuk menyelesaikan sertipikat sebanyak 7 juta/tahun. Untuk Jatim, target tahun 2018 inu sebanyak  1.500.000 sertipikat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara mengingatkan, agar masyarakat tidak langsung “menyekolahkan” sertifikat atau pinjam uang di bank sebagai agunan dan jaminan. Tetapi, ia meminta tolong agar dihitung dan dikalkulasi, apakah cukup untuk mencicil dan harus dihitung apakah sanggup mengembalikannya tidak.

"Tolong pinjaman bank dari hasil sertipikat digunakan untuk investasi dan usaha yang produktif. Pinjaman tersebut harus memberikan nilai manfaat dan keuntungannya bisa untuk melunasi," harapnya.

Penerintah Berkomitmen Percepat Proses Sertipikat

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Dr. Sofyan Djalil mengatakan, bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat proses sertipikat bagi rakyat.

Sertifikat yang diterima oleh seluruh rakyat ini, bisa digunakan sebagai agunan dan permodalan usaha. Sertifikat yang dimiliki adalah surat berharga yang harus dijaga dan jangan sampai hilang atau disalah gunakan.

Ia memprediksi pada tahun 2023 semua tanah di Jatim sudah bersertipikat. BPN lanjutnya akan segera mendata, mendaftarkan kemudian diproses menjadi sertipikat sesuai permintaan masyarakat.

"Pak Presiden memerintahkan seluruh aparat BPN untuk mempercepat sertifikat kepada rakyat. Selama ini rakyat punya tanah tapi tidak punya bukti, sehingga seringkali jadi sengketa. Terpenting, tanah yang bersertifikat akan menambah nilai jual tanah itu sendiri ," tegasnya.

Dibagikan 4.065 Sertifikat

Dalam kesempatan tersebut, dibagikan sebanyak 4.065 sertipikat tanah untuk rakyat kepada enam daerah di Jatim, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota dan Probolinggo, Kota Surabaya, serta Kab. Mojokerto. Sertifikat yang diberikan kepada masyarakat Kab. Pasuruan sebanyak 3.000 sertifikat, Kota Pasuruan  sebanyak 121 sertifikat, Kab. Probolinggo sebanyak 334 sertifikat dan Kota Probolinggo sebanyak 160 sertifikat. Sementara itu, Kab. Mojokerto sebanyak 100 sertipikat dan Kota Surabaya sebanyak 350 sertipikat.(adit/zainuddin).