Wahid Wahyudi Jabat Pjs Walikota Malang

Wahid Wahyudi Jabat Pjs Walikota Malang Wahid Wahyudi (tengah) seusai dilantik di gedung Grahadi Surabaya

SURABAYA, kanalsembilan.com - Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur, Wahid Wahyudi resmi menjabat Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Malang, pengangkatan sendiri dilakukan di gedung negara Grahadi Rabu (14/2). Wahid mengisi kekosongan jabatan Wali Kota Malang Moch Anton yang menjalankan cuti akibat ikut Pilkada 2018.

"Saya akan laksanakan tugas ini, menjaga kondusifitas wilayah, Kamis besok akan mulai silaturrahim ke Forkopimda Kota Malang," ujarnya seusai dilantik di Gedung Grahadi, Rabu (14/2).

Menurut Wahid, dirinya juga akan melaksanakan program yang sudah tersetting untuk tahun 2018. Sehingga roda pemerintahan di kota Malang tetap berjalan baik.

"Saya juga harus ikut menyukseskan berjalannya pemilihan walikota dan wakil walikota Malang," jelasnya.

Disinggung tentang tugas di instansi dinas perhubungan Jatim yang ia pimpin, Wahid yakin tidak akan terganggu, semua tugas dan program kerja Dishub Jatim harus tetap berjalan seperti sediakala, meski dirinya akan sering berada di kota Malang.

"Pelayanan Dishub Jatim tidak berkurang, sebelumnya saya punya pengalaman sebagai Pjs bupati Lamongan juga," terangnya. Saat Pilkada lalu, Wahid memang diangkat sebagai Pjs Bupati Lamongan, dan dirinya tetap bisa memimpin Dishub Jatim, pengalaman ini menjadi modal bagi Wahid untuk menjadi Pjs untuk kedua kalinya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono menjelaskan, jabatan Pjs yang dikukuhkan berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018. Pjs ini memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan. Mulai.dari memastikan roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Pjs juga harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Pjs perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan forkopimda. "Penyelenggaraan pemilukada serentak harus berjalan dengan aman, nyaman dan damai," tegasnya. 

Selain itu, lanjut Sumarsono, Pjs juga dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada. Bahkan, Pjs boleh memberi sanksi atas pelanggaran ketika PNS tidak netral. Mulai dari teguran lisan, tertulis satu, tertulis dua hingga pemberhentian sementara.

Selain Wahid, ada 3 Pjs lagi yang dikukuhkan bersamaan, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Setda Prov Jatim, Jumadi menjadi Pjs Wali Kota Kediri, Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Jatim, Setyadjit menjadi Pjs Bupati Jombang, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Jarianto sebagai Pjs Bupati Tulungagung. jib